Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah menjadi sorotan publik dalam beberapa tahun terakhir, terutama terkait implementasinya dalam ruang politik dan kebebasan berekspresi. Banyak yang menilai bahwa UU ini kerap digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik terhadap pemerintah maupun tokoh politik. Lantas, di mana sebenarnya batas antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran hukum dalam konteks politik?
Kebebasan berekspresi merupakan salah satu fondasi utama dalam sistem demokrasi. Masyarakat berhak menyampaikan pendapat, kritik, dan aspirasi politik tanpa rasa takut. Dalam era digital, kebebasan ini semakin meluas karena platform media sosial memungkinkan siapa pun bersuara secara terbuka. Namun, di sinilah letak dilemanya. Kebebasan tersebut seringkali berbenturan dengan regulasi yang memiliki tafsir multitafsir, seperti UU ITE.
Pasal-pasal seperti pencemaran nama baik, penyebaran hoaks, dan ujaran kebencian dalam UU ITE memang penting untuk menjaga ketertiban publik. Namun, tanpa batasan yang jelas dan pengawasan yang ketat, pasal-pasal tersebut rentan disalahgunakan. Tak jarang, kritik terhadap pejabat publik dikriminalisasi dengan dalih pelanggaran UU ITE, meskipun substansinya hanya berupa opini politik.
Dalam konteks politik, batas ini menjadi semakin kabur. Apakah menyebutkan nama pejabat dalam kritik bisa dianggap pencemaran nama baik? Apakah menyebarkan video rapat publik yang kontroversial bisa dikategorikan sebagai pelanggaran privasi? Tanpa pedoman yang tegas, UU ITE cenderung mengancam ruang publik yang sehat.
Berbagai kasus menunjukkan bahwa pelaporan berbasis UU ITE kerap dilakukan oleh simpatisan politik sebagai bentuk serangan balik terhadap lawan politik. Situasi ini membuat masyarakat umum, khususnya aktivis dan jurnalis, menjadi lebih berhati-hati bahkan takut untuk menyampaikan pendapat secara terbuka. Padahal, demokrasi tumbuh subur dalam ruang yang memungkinkan kritik dan perdebatan bebas.
Solusi untuk permasalahan ini adalah revisi UU ITE secara menyeluruh dengan melibatkan publik secara luas. Batasan antara kritik politik dan ujaran kebencian harus dirumuskan secara jelas. Selain itu, aparat penegak hukum harus dilatih untuk memahami konteks politik dan tidak bertindak represif terhadap ekspresi warga negara.
Di sinilah peran media independen seperti https://beritanegara.id/ sangat penting. Media semacam ini dapat menjadi wadah penyampaian opini publik secara bertanggung jawab dan juga membantu masyarakat memahami hak-hak mereka dalam berekspresi. Transparansi, edukasi hukum, dan keberanian membela kebenaran harus menjadi roh utama media digital di era ini.
Kesimpulannya, UU ITE seharusnya melindungi, bukan mengekang. Dalam konteks politik, kritik adalah bentuk cinta terhadap bangsa. Pemerintah dan masyarakat harus mampu membedakan antara ujaran yang membahayakan dan kritik yang membangun. Dengan regulasi yang adil dan media yang bebas, Indonesia dapat menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban hukum secara demokratis.