Di tengah maraknya kembali isu mengenai dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo, Istana Negara akhirnya memberikan pernyataan resmi. Melalui konferensi pers yang digelar di Jakarta pada pertengahan Mei 2025, pihak Istana menanggapi dengan tegas bahwa tuduhan tersebut adalah hoaks lama yang terus diulang untuk kepentingan politik tertentu.
Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menyatakan bahwa tuduhan ini tidak berdasar dan telah berkali-kali dibantah oleh institusi terkait seperti Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Ini bukan kali pertama isu seperti ini dimunculkan. Tapi faktanya tetap sama: Presiden Jokowi adalah lulusan sah UGM tahun 1985 dan seluruh dokumen akademiknya telah diverifikasi secara resmi,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa beredarnya informasi di media sosial yang menunjukkan data Jokowi tidak terdaftar dalam sistem online adalah bentuk manipulasi opini publik. Pihak Istana menegaskan bahwa sistem digital UGM tidak mencakup data mahasiswa era 1980-an, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menuding adanya pemalsuan.
Lebih lanjut, Istana juga menyinggung soal proses hukum yang sedang berlangsung. Meski menghormati jalur hukum, mereka menyayangkan bahwa isu ini terus dipolitisasi. “Kami melihat ini lebih sebagai manuver politik menjelang tahun transisi kekuasaan daripada murni upaya mencari kebenaran,” tambah Ari.
Pakar komunikasi politik, Rika Andini, menilai pernyataan Istana cukup penting untuk meredam opini yang berkembang liar di media sosial. “Ketika lembaga resmi seperti kampus, KPU, dan sekarang Istana telah bersuara konsisten, maka publik seharusnya tidak lagi terjebak dalam pusaran informasi yang tidak berdasar,” kata Rika.
Sementara itu, Presiden Jokowi sendiri belum memberikan komentar langsung mengenai tuduhan tersebut. Namun menurut pihak Istana, Presiden tetap fokus menjalankan tugas kenegaraan dan tidak ingin terseret ke dalam perdebatan politik yang tidak produktif.
Dalam kesempatan yang sama, Istana juga meminta masyarakat untuk lebih bijak dan cerdas dalam menyikapi setiap isu yang berkembang. Mereka mengajak publik untuk memverifikasi setiap informasi yang diterima, serta tidak ikut menyebarkan konten hoaks yang bisa menimbulkan kegaduhan.
Sebagai penutup, Ari menegaskan bahwa negara ini harus fokus pada pembangunan dan agenda nasional lainnya, bukan terus-menerus diganggu oleh isu yang berulang dan tidak berdasar.
Untuk mengikuti perkembangan terkini serta laporan resmi dari lembaga-lembaga terkait, masyarakat disarankan untuk merujuk ke media terpercaya seperti https://lensaterkini.id/ yang menyajikan informasi akurat, berimbang, dan faktual.